Sekarang ini tampaknya ada isu yang mendua terhadap
sosok dan cara kerja aparatur pemerintah dikebanyakan negara sedang berkembang.
pandangan pertama menganggap bahwa birokrasi pemerintah ibarat sebuah perahu
besar yang dapat menyelamatkan seluruh warga masyarakat dari bencana banjir,
ekonomi maupun politik. Bagaikan dilengkapi oleh militer dan partai politik
yang kuat, organisasi pemerintah merupakan dewa penyelamat dan merupakan organ
yang dikagumi masyarakat.
Pandangan ini didasarkan atas asumsi bahwa di dalam
mengolah sumber daya yang dimiliki, organisasi ini mengerahkan para intelektual
dari beragam latar belakang pendidikan sehingga keberhasilannya lebih dapat
terjamin. Jadi mereka berkesimpulan bahwa birokrasi pemerintah memegang peran
utama, bahkan peran tunggal dalam pembangunan suatu negara. Pada sisi lain,
pandangan kedua menganggap birokrasi pemerintah sering menunjukkan gejala yang
kurang menyenangkan. Bahkan hampir selalu birokrasi pemerintah bertindak
canggung, kurang terorganisir dan buruk koordinasinya, menyeleweng, otokratik,
bahkan sering bertindak korupsi. Para aparatnya kurang dapat menyesuaikan diri
dengan modernisasi orientasi pembangunan serta perilakunya kurang inovatif dan
tidak dinamis.
Dalam keadaan semacam ini, pemerintah biasanya
mendominasi seluruh organ politik dan menjauhkan diri dari masyarakat.
Berdasarkan dari kedua pandangan tersebut di atas, bahwa pada pandangan pertama
mungkin di ilhami dengan pengharapan yang muluk-muluk dan berlebihan, yang
dewasa ini mungkin sudah sangat jarang ditemukan, sedangkan pada pandangan
kedua merupakan suatu pandangan yang berlebihan yang didasarkan pada prasangka
buruk. Bisa juga terjadi kedua pandangan tersebut bertentangan satu sama lain
yang didasarkan pada pengamatan yang mendalam dan evaluasi terhadap kondisi
nyata aparatur pemerintah.
Sudah barang tentu kritik dan ketidakpuasan yang
berlebihan terhadap peran birokrasi dalam pembangunan sangatlah tidak adil.
Selalu saja jika terjadi kegagalan dalam usaha pembangunan birokrasi dipandang
sebagai biang keladinya. Kegagalan
pembangunan memang sebagian besar merupakan tanggung jawab birokrasi namun
bukanlah semuanya. Bahkan di beberapa negara, kekurangan efisiensi administrasi
negara tidak dianggap sebagai “dosa besar” terhadap ketidakmampuan pemerintah
di dalam memenuhi harapan pembangunan ataupun realisasi tujuan sebagaimana
telah ditetapkan di dalam rencana pembangunan.
Hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana caranya
agar ketidaksempurnaan administrasi negara itu dapat dikurangi, kalau tidak
bisa dihilangkan sama sekali. Ketidaksempurnaan adaministrasi ini tidak akan
dipandang sebagi situasi yang suram, jika seandainya kondisi kesemerawutan
administrasi negara ini tidak merebak ke seluruh pelosok negeri, baik pada
tingkat regional maupun tingkat nasional. Kondisinya dipersuram lagi dengan
adanya keinginan dari birokrasi pemerintah untuk mempertahankan status quo dan
menerapkan pola otokratik dan otoriter. Peran pemerintah yang amat dominan
dalam pembangunan sosial dan ekonomi membuat semuanya menjadi lebih parah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar